JAKARTA MEDIA CENTER – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan rencana penambahan suntikan dana sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan dan layanan BPJS Kesehatan. Rencananya, tambahan dana segar ini mulai dicairkan pada Oktober hingga November 2026 mendatang.
Hal itu disampaikan Menkeu Suahasil Nazara seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya dua hari lagi, dan juga bulan November,” kata Suahasil.
Suahasil mendorong collection atau pengumpulan iuran dari peserta BPJS non-PBI dapat lebih baik. Selain itu, tingkat ketepatan sasaran penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTKS.
Dana Rp20 triliun ini berada di luar alokasi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) regular untuk 96,8 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang anggarannya mencapai sekitar Rp47 triliun. Langkah ini diambil untuk memastikan klaim rumah sakit terpenuhi serta menjaga stabilitas finansial program jaminan kesehatan nasional di tengah tantangan defisit.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa salah satu beban utama keuangan lembaga adalah masih banyaknya peserta mandiri yang tidak aktif membayar iuran. Tercatat ada sekitar 52 juta peserta yang menunggak iuran.
Jika seluruh peserta segmen kelas 3 tersebut aktif kembali, potensi iuran gotong royong yang terkumpul bisa mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan atau setara dengan Rp24 triliun per tahun.
BPJS Kesehatan terus mengimbau masyarakat untuk menjaga keaktifan kepesertaan demi kelangsungan sistem gotong royong JKN.
Dalam arahannya di Istana, Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta agar pihak rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak membeda-bedakan pasien BPJS dengan pasien umum. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki mutu layanan, termasuk memangkas antrean yang kerap dikeluhkan oleh peserta, serta menindak tegas segala bentuk pelayanan nirempati di fasilitas kesehatan.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan arahan Prabowo agar penambahan anggaran dibarengi dengan pemangkasan waktu antrean layanan. Selain itu, Prabowo juga memerintahkan agar rumah sakit tidak membeda-bedakan pasien.
“Kemudian, dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” kata Budi Gunadi.
Sebagai bagian dari upaya transformasi mutu layanan, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan saat ini tengah menguji coba sistem baru reformasi JKN di Kota Bandung. Pembaruan ini mencakup perbaikan sistem rujukan, evaluasi tarif klaim, serta penerapan mekanisme layanan berbasis nilai (value-based care) yang lebih tepat sasaran.
Leave a Reply