JAKARTA MEDIA CENTER – Jagat fiskal Indonesia sedang dihebohkan oleh polemik panas antara Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait rencana setoran dana fantastis senilai Rp120 triliun untuk memperkuat APBN 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan bahwa Danantara wajib menyetorkan dana tersebut ke kas negara sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Purbaya menegaskan bahwa angka jumbo ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan keuntungan dari CEO Danantara, Rosan Roeslani. Langkah ini dibidik pemerintah demi memperkuat buffer (cadangan) fiskal dan menekan defisit anggaran negara.
Namun, situasi mendadak memanas setelah pihak Danantara justru menunjukkan sikap keberatan dan mengaku tidak tahu-menahu. Dalam pernyataan terbarunya kepada media di Jakarta, CEO Danantara Rosan Roeslani secara mengejutkan membantah klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa belum ada pembahasan apa pun mengenai rencana setoran keuntungan senilai Rp120 triliun kepada pemerintah.
“Apanya, orang belum ada pembahasan apa-apa kok,” kata Rosan saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Tanggapan ini merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengatakan bahwa Danantara akan menyetorkan Rp120 triliun sebagian keuntungan kepada pemerintah.
“Ah dia katanya bilang, saya (Danantara) enggak tahu. Tapi itu perintah Presiden. Danantara yang janji ke Presiden,” sentil Menkeu Purbaya saat merespons penolakan terselubung tersebut.
Meski diterpa protes dari internal Danantara, Kemenkeu bersikeras dana raksasa itu harus tetap masuk ke kas negara demi mengamankan ketahanan ekonomi nasional di tahun depan. Saling silang pernyataan ini pun memicu tanda tanya besar di kalangan pengamat ekonomi mengenai koordinasi internal di lingkaran lembaga superholding baru tersebut.
Leave a Reply